Bekasi, RISE News – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahjono, menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang digelar sebagai respons atas surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tri Adhianto menekankan pentingnya sinergi antarlembaga sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel. “Sinergi yang solid antar OPD dan seluruh unsur pemerintahan adalah kunci agar tata kelola pemerintahan berjalan baik dan bebas korupsi,” tegasnya.
Mendukung pernyataan tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, menyampaikan bahwa DPRD siap mengawal dan mengawasi secara ketat komitmen yang telah disampaikan oleh Wali Kota. “Kita akan awasi komitmen Wali Kota berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ungkap Sardi dalam keterangan persnya, Sabtu (24/5/2025).
Sardi juga menegaskan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperkuat sistem pengendalian internal. Ia meminta setiap OPD meningkatkan pengawasan, dengan dukungan optimal dari Asisten Daerah (Asda) agar pengawasan dapat berjalan efektif di seluruh wilayah.
Selain aspek pengawasan, Ketua DPRD mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kota Bekasi sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, ia mengusulkan agar Inspektorat mendapat dukungan anggaran yang memadai demi menjalankan tugas dan fungsi vitalnya dalam mencegah penyimpangan dan praktik korupsi.
“APIP harus diperkuat dengan kebijakan anggaran yang cukup, mengingat Inspektorat memiliki tugas pokok dan fungsi vital dalam pengawasan,” jelas Sardi.
Ia juga menyampaikan harapannya agar Kota Bekasi mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah, menggantikan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang masih diterima pada periode sebelumnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah Kota Bekasi berharap dapat menciptakan sistem birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Leave a Reply