JAKARTA, RISE News — Pemerintah Indonesia merespons cepat keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langsung bertolak ke Washington DC untuk membuka kembali ruang diplomasi dagang.
Airlangga dijadwalkan tiba di ibu kota AS pada Selasa (8/7/2025) setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil. Kunjungan mendadak ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia menanggapi serius kebijakan tarif Trump yang diumumkan sehari sebelumnya melalui surat resmi di platform Truth Social dan situs resmi Gedung Putih.
“Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan keputusan tarif Presiden Donald Trump untuk Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis, Selasa.
Negosiasi Dikejar Sebelum 1 Agustus
Pemerintah menegaskan masih tersedia waktu untuk melakukan negosiasi sebelum tarif resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa ruang dialog dengan pemerintah AS masih terbuka lebar.
“Surat dari Presiden Trump menyebut ada tenggat hingga 1 Agustus. Jadi masih ada waktu untuk diplomasi dan pembahasan teknis,” ujar Havas saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa.
Menurut Havas, surat AS kepada Indonesia bersifat standar dan juga dikirimkan ke 13 negara lain. Indonesia disebut telah menyiapkan sejumlah “offer” dalam proses negosiasi tersebut, meski rinciannya belum dapat diungkap ke publik.
Trump Tawarkan Dua Opsi
Dalam suratnya, Presiden Trump menyampaikan bahwa pengenaan tarif ini disebabkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, yang menurutnya disebabkan oleh masih adanya hambatan tarif dan non-tarif terhadap produk AS. Ia menawarkan dua jalan keluar:
- Indonesia membuka lebih luas pasarnya bagi produk Amerika.
- Perusahaan-perusahaan Indonesia berinvestasi langsung di AS dengan membangun pabrik.
Tarif disebut dapat disesuaikan—baik naik maupun turun—tergantung respons Indonesia terhadap usulan tersebut.
Impor Energi Jalan Terus
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan impor energi dari AS senilai 15,5 miliar dolar AS. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung memastikan bahwa kerja sama energi tidak terganggu kebijakan tarif.
“Pak Airlangga masih mengupayakan diplomasi. Dari sisi energi, kita sudah offer untuk trade balance. Angkanya sekitar 15 miliar dolar AS,” ujar Yuliot.
Produk energi yang akan diimpor mencakup minyak mentah dan LPG, sementara BBM masih menunggu hasil pembahasan lanjutan. Kementerian ESDM disebut telah berkomunikasi dengan perusahaan migas asal AS seperti ExxonMobil dan Chevron untuk kerja sama lebih lanjut.
Industri Nasional Diminta Tangguh dan Adaptif
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa pemerintah akan terus mendampingi industri nasional menghadapi tantangan tarif AS. Ia mengajak pelaku industri untuk tidak panik, tetapi bekerja lebih cerdas dan teknokratis.
“Kami optimistis. Industri nasional kita tangguh dan adaptif. Pemerintah RI akan terus membuka ruang negosiasi dengan AS untuk menemukan solusi seimbang dan berkeadilan,” ujarnya.
Pemerintah akan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, memperbaiki sistem pelacakan (traceability), dan mendampingi industri untuk terus berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.
Dengan waktu negosiasi yang tersisa kurang dari satu bulan, respons cepat pemerintah menjadi krusial untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Meski tensi dagang meningkat, peluang diplomasi tetap terbuka.
Langkah Menko Airlangga Hartarto ke Washington DC menjadi ujian diplomasi ekonomi Indonesia di era baru kepemimpinan global yang semakin proteksionis.
Leave a Reply