Jakarta, RISE News – Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi pasca-pelantikan kepala daerah yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7), mendadak berubah hangat dan penuh gelak tawa ketika dua gubernur, Pramono Anung (DKI Jakarta) dan Dedi Mulyadi (Jawa Barat), saling melempar sindiran soal dua masalah klasik: kemacetan dan banjir.
Sindiran pertama datang dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyentil posisi Bandung—ibu kota Jawa Barat—sebagai kota termacet di Indonesia saat ini. Dengan gaya santai namun menyengat, Pramono berkata:
“Jakarta yang biasanya ranking satu termacet di Indonesia, sekarang sudah turun. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jabar-nya belum datang,” ujar Pramono disambut tawa hadirin.
Menurut data TomTom Traffic Index terbaru, Bandung kini menjadi kota paling macet di Indonesia, mengungguli Medan, Palembang, Surabaya, dan Jakarta. Jakarta bahkan kini berada di posisi kelima secara nasional dan turun ke peringkat 90 secara global.
Pramono mengklaim penurunan kemacetan Jakarta adalah hasil dari dorongan penggunaan transportasi publik, seperti kebijakan ASN wajib naik angkutan umum setiap Rabu dan tarif murah sebelum pukul 07.00.
“Kalau ke Jakarta hari Rabu, pasti macetnya berkurang. Penumpang naik jadi 120 ribu. Itu menunjukkan perubahan perilaku masyarakat,” jelasnya.
Dedi Balas Sindiran: Banjir Itu Bukan Kiriman, Tapi Soal Tata Ruang!
Tak mau tinggal diam, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membalas dengan isu yang kerap menjadi kambing hitam: banjir Jakarta yang disebut-sebut berasal dari wilayah Bogor.
“Enggak ada banjir kiriman dari Bogor. Air itu mengalir dari dataran tinggi ke rendah, itu hukum alam,” ujar Dedi.
Meski demikian, Dedi mengakui bahwa alih fungsi lahan di wilayah hulu seperti Bogor berkontribusi terhadap krisis lingkungan. Ia bahkan menyinggung keterlibatan pengusaha luar daerah dalam penggundulan dan pembangunan tak terkendali.
“Kalau kita jujur, yang bikin alih fungsi lahan di Bogor itu pengusahanya dari mana?” sindir Dedi.
Soal Bendungan Ciawi yang dibangun sebagai pengendali banjir, Dedi menyebut fungsinya hanya sementara.
“Itu bendungan cuma mampirin air. Hilirnya juga harus ditata. Kalau sungainya masih dangkal, masih sempit, banjir tetap akan ada,” tegasnya.
Pemprov Jabar kini sedang menata ulang tata ruang, menertibkan bangunan di daerah aliran sungai (DAS), dan mengedepankan program pemulihan lingkungan.
“Recovery lingkungan itu lebih mahal dari pembangunan. Butuh kerja sama semua pihak, tidak bisa jalan sendiri,” ujarnya.
Leave a Reply