Jakarta, RISE News — Ribuan buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 1 Juni 2025. Aksi tersebut digalang sebagai respons terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di berbagai sektor industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyebut hingga Jumat (30/5/2025) sudah ada sekitar 103 bus yang dipastikan membawa massa aksi dari wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara untuk kawasan Jabodetabek, ribuan pengendara motor akan dikerahkan langsung menuju lokasi.
“Sampai tadi pagi jumlah massa yang sudah dipastikan ikut sekitar 8.000 orang. Target kami bisa mencapai 10.000 pada hari H nanti,” kata Ristadi dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam aksi yang akan diawali dengan long march dari kawasan Gambir menuju titik utama di depan Istana Negara, buruh membawa sejumlah tuntutan strategis yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Berikut lima poin utama tuntutan yang akan disuarakan:
- Berantas praktik ilegal impor dan tindak tegas pelaku pelanggaran hukum.
- Perketat aturan impor untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri, termasuk revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 sesuai janji Presiden Terpilih Prabowo dalam forum sarasehan ekonomi nasional.
- Lakukan tindakan antisipatif terhadap PHK, serta lindungi korban PHK agar mendapatkan haknya dan peluang kerja kembali.
- Dorong kebijakan yang melindungi industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
- Perkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan dan industri.
Ristadi menilai data resmi soal PHK belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 26.455 kasus PHK hingga Mei 2025, sementara KSPN mencatat 61.351 kasus dan APINDO menyebut 73.992 kasus hanya dalam periode Januari-Maret 2025.
“Faktanya di lapangan lebih banyak. Banyak perusahaan enggan melaporkan PHK karena khawatir reputasi bisnisnya terganggu, termasuk kepercayaan bank dan mitra dagang,” ujarnya.
“Karena itu, kami menyimpulkan angka PHK sebenarnya jauh lebih besar dari data yang telah dirilis saat ini,” tambah Ristadi.
Aksi buruh ini diperkirakan akan menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monas. Pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta diharapkan segera merilis pengalihan arus lalu lintas dan pengamanan massa dalam waktu dekat.
Aksi ini juga menjadi sorotan karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025. Buruh menyebut bahwa momentum ini tepat untuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap rakyat kecil.
Leave a Reply