Bekasi, RISE News – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses terhadap hunian layak, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menggulirkan program rumah subsidi yang menyasar kelompok profesi strategis. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang memiliki kontribusi besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Menurut data BP Tapera, hingga saat ini terdapat 165.260 unit rumah subsidi FLPP yang telah dialokasikan kepada 13 profesi atau segmen pekerja, termasuk wartawan, guru, dan pengemudi ojek daring. Untuk bisa mendapatkan rumah subsidi, terdapat sejumlah syarat umum yang harus dipenuhi.
Syarat Umum Rumah Subsidi FLPP:
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah.
- Tidak memiliki rumah sendiri.
- Berstatus belum menikah atau sudah menikah.
- Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi Rp 8 juta per bulan. Namun, dalam Keputusan Menteri (Kepmen) terbaru, batas penghasilan ini akan diperluas menjadi Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 13 juta untuk pasangan suami istri.
Syarat Khusus untuk Wartawan: Wartawan yang ingin mengikuti program ini wajib terdaftar di perusahaan media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan verifikasi data dilakukan bersama Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Syarat Khusus untuk Guru: Bagi guru, baik yang berstatus PNS maupun honorer, diwajibkan menunjukkan surat keterangan dari dinas pendidikan setempat sebagai bukti bahwa mereka masih aktif mengajar.
Syarat Khusus untuk Ojek Daring: Untuk pengemudi ojek online, syarat utamanya adalah telah menjadi mitra aktif di platform transportasi daring selama minimal satu tahun. Calon penerima juga harus menunjukkan bukti pendapatan melalui riwayat transaksi aplikasi.
Proses Pengajuan: Pengajuan rumah subsidi dilakukan melalui FLPP dengan menyerahkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan kerja yang sesuai dengan profesi. Pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara ketat agar bantuan ini benar-benar sampai ke pihak yang membutuhkan.
“Kami telah menetapkan kuota khusus, yaitu 1.000 unit untuk wartawan, 20.000 unit untuk guru, dan kini ojek daring juga masuk dalam prioritas kami,” ujar Maruarar Sirait dalam konferensi pers di Bogor. Program ini merupakan bagian dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BP Tapera dan Bank BTN, dengan tujuan memberikan kepastian hunian bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal.
“Ojek daring adalah tulang punggung mobilitas masyarakat urban, kami ingin mereka juga punya kepastian hunian,” jelas Maruarar.
“Guru adalah tulang punggung pendidikan bangsa, mereka layak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman,” tambah Maruarar.
“Ini bentuk penghargaan kepada wartawan sebagai pilar demokrasi,” ujar Menteri Komdigi, Meutya Hafid.
Program ini diharapkan dapat memberikan dorongan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengapresiasi profesi yang selama ini turut menopang kehidupan bangsa.
Leave a Reply