RISE News – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Penghapusan skema outsourcing akan dikaji lebih lanjut oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah lembaga yang akan dibentuk dan beranggotakan para pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia.
“Kalau bisa segera, kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini harus dilakukan secara realistis dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor dan iklim usaha.
Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan yang terlalu kaku dan tidak ramah investasi berpotensi menurunkan minat investor asing untuk membuka pabrik di Indonesia. Hal ini justru dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan lapangan kerja.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, menyatakan bahwa jika kebijakan penghapusan outsourcing sudah menjadi keputusan eksekutif, maka seluruh perusahaan wajib mematuhinya.
“Kalau itu sudah perintah eksekutif, ya harus dilakukan,” ujar Noel saat ditemui di Universitas Pertamina, Jakarta.
Meski begitu, Noel mengakui ada aspek teknis yang kompleks dan harus dikaji secara mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Ia menyatakan menunggu hasil kajian resmi dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebelum mengambil langkah konkret.
Prabowo berharap kehadiran Dewan ini dapat menjadi ruang musyawarah antara pemerintah dan buruh dalam mengevaluasi regulasi ketenagakerjaan yang ada serta memberi masukan konstruktif kepada Presiden.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari sejumlah serikat buruh yang selama ini menilai skema outsourcing sebagai bentuk ketidakadilan dalam hubungan industrial. Namun, realisasi kebijakan ini tetap ditunggu dengan penuh kehati-hatian oleh berbagai pihak.
Leave a Reply