Bandung, RISE News — Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), periode Januari–Oktober 2025 mencatat 70.244 pekerja terkena PHK secara nasional, dengan Jawa Barat menyumbang 15.657 kasus.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai tingginya angka PHK sejalan dengan besarnya jumlah industri dan populasi di wilayah tersebut. “Kalau Jawa Barat itu jumlah perusahaannya banyak, otomatis kalaupun ada PHK angkanya pasti tinggi,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Dedi memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Ia mengungkap rencana percepatan pembangunan industri baru, termasuk investasi dari perusahaan Tiongkok di Karawang dan Indramayu. “Di Karawang ada pabrik baru yang akan menyerap 3.000 tenaga kerja. Di Sukra, Indramayu, investor Tiongkok akan membangun kawasan industri 1.000 hektare dengan potensi rekrutmen lebih dari 20.000 orang,” jelasnya.
Selain menarik investasi, Pemprov Jabar meluncurkan aplikasi Nyari Gawe untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara cepat dan transparan, sekaligus memutus praktik percaloan tenaga kerja. Aplikasi ini resmi diluncurkan oleh Dedi Mulyadi pada 7 Oktober 2025 di Indramayu. Dalam peluncuran, 16 perusahaan membuka lowongan untuk 530 posisi, sementara 17 perusahaan lain bergabung secara daring dengan potensi 11.500 lowongan hingga akhir tahun.
Kepala Disnakertrans Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menambahkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis terus digencarkan agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. “Kami ingin memastikan tenaga kerja Jabar siap bersaing,” ujarnya.
Dedi optimistis angka PHK akan ter-recovery dengan tumbuhnya lapangan kerja baru. “Bahwa 15 ribu itu nanti ke depan akan ter-recovery dengan tumbuhnya lapangan kerja baru,” tegasnya.
Leave a Reply