RISE News – Petani kelapa di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran mereka jika wacana moratorium ekspor kelapa diterapkan, terutama di saat harga kelapa sedang naik. Lonjakan harga kelapa yang kini mencapai kisaran Rp 6.400-Rp 6.800 per kilogram (kg) telah memberikan dampak positif bagi perekonomian petani kelapa setelah bertahun-tahun harga kelapa sangat rendah, bahkan jauh lebih murah dari minyak kelapa sawit.
Menurut Muhaemin Tallo, Ketua Perpekindo (Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia), harga kelapa yang anjlok selama lebih dari satu dekade, sejak era 1990-an, menyebabkan banyak lahan kelapa beralih menjadi perkebunan sawit atau tambang. Ia menambahkan, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan luas area tanam kelapa menurun dari 3,9 juta hektar pada 1990 menjadi 3,2 juta hektar pada 2024.
“Sejak era 1990-an, minyak kelapa perlahan tergantikan oleh minyak sawit. Harga kelapa terus turun dan bertahan di bawah Rp 2.000 per kilogram selama bertahun-tahun, sementara pemerintah dan industri tidak banyak membantu petani. Kini, ketika harga kelapa mulai membaik, justru ada kekhawatiran soal ekspor yang bisa terhenti,” ujar Muhaemin dalam keterangannya pada Rabu (30/4/2025).
Muhaemin menegaskan bahwa kenaikan harga kelapa justru memberikan efek positif bagi petani, khususnya terkait ekspor yang mendorong petani untuk melakukan replanting atau penanaman ulang, serta memperbaiki perawatan kebun kelapa. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan perekonomian petani dan keberlangsungan industri kelapa di Indonesia.
“Momen ini sangat penting untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia. Ekspor memberikan insentif untuk petani melakukan replanting, yang akan meningkatkan produktivitas kebun kelapa,” terang Muhaemin.
Namun, Perpekindo menolak keras rencana moratorium ekspor kelapa yang diusulkan oleh beberapa pihak. Menurut Muhaemin, jika industri kelapa dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku, seharusnya mereka berkolaborasi dengan petani, bukan mengurangi ekspor.
“Jika industri kekurangan kelapa, mengapa tidak membeli dari petani dalam negeri dan membangun kemitraan? Selama ini, mereka membeli kelapa dengan harga rendah dan menjual produk olahan dengan margin tinggi. Ini bukan solusi, melainkan eksploitasi terhadap petani,” ungkap Muhaemin.
Sebagai alternatif, Perpekindo meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petani kelapa, antara lain dengan memperkuat industri hilir kelapa tanpa menekan harga di tingkat petani. Selain itu, skema pendanaan untuk replanting kebun kelapa dan insentif fiskal untuk mencegah alih fungsi lahan kelapa juga sangat dibutuhkan.
“Jangan biarkan kami kembali ke masa kelam, saat harga kelapa terus terjun bebas. Kami meminta hak kami untuk sejahtera dan terus melestarikan kelapa sebagai komoditas unggulan Indonesia,” tutup Muhaemin.
Leave a Reply