Jakarta, RISE News — Ketegangan diplomatik meningkat setelah Pemerintah Israel menolak kunjungan delegasi menteri luar negeri dari negara-negara Arab ke wilayah Tepi Barat yang diduduki. Penolakan ini menuai kecaman luas dari dunia Arab, yang menilainya sebagai bentuk ekstremisme dan pengingkaran terhadap proses perdamaian.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, menyebut sikap Israel sebagai bukti nyata penolakan terhadap upaya perdamaian. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama di Amman, Yordania, bersama para menlu dari Yordania, Mesir, dan Bahrain.
“Penolakan Israel terhadap kunjungan komite ke Tepi Barat merupakan perwujudan dan penegasan ekstremisme dan penolakannya terhadap segala upaya serius untuk suatu jalur damai,” ujar Pangeran Faisal, dikutip dari Reuters, Senin (2/6/2025).
“Hal itu memperkuat keinginan kami untuk menggandakan upaya diplomatik dalam komunitas internasional untuk menghadapi kesombongan ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Israel secara resmi menolak rencana pertemuan yang dijadwalkan pada Minggu lalu. Pertemuan itu seharusnya melibatkan menteri luar negeri dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang tergabung dalam kelompok kontak Arab untuk isu Palestina.
Kunjungan Pangeran Faisal ke Tepi Barat seharusnya menjadi kunjungan pertama pejabat tinggi Saudi ke wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Namun, Israel menyebut rencana pertemuan tersebut sebagai “provokatif”, karena dinilai mendukung pembentukan negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan pemblokiran itu merupakan contoh nyata bagaimana Israel terus menggagalkan peluang perdamaian komprehensif di kawasan.
“Ini adalah contoh lain Israel menghancurkan peluang penyelesaian Arab-Israel yang adil dan menyeluruh,” tegas Safadi.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan bahwa sebuah konferensi internasional akan digelar di New York pada 17–20 Juni, dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis. Konferensi tersebut akan membahas rencana pasca-gencatan senjata di Gaza, pengaturan keamanan, serta upaya rekonstruksi dan pencegahan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka.
Anggota parlemen Arab Israel, Ayman Odeh, juga turut mengecam keputusan Israel. Ia menilai penolakan itu merupakan upaya untuk melemahkan Otoritas Palestina, yang dianggap sebagai fondasi dari negara Palestina merdeka.
“Inisiatif Saudi-Prancis dapat membuka jalan bagi pengakuan internasional lebih luas atas negara Palestina. Ini bertentangan langsung dengan kebijakan pemerintah Israel,” kata Odeh kepada Al Arabiya.
Israel kini menghadapi tekanan internasional yang semakin kuat, termasuk dari PBB dan negara-negara Eropa, untuk mendukung solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik berkepanjangan dengan Palestina.
Leave a Reply