Jakarta, RISE News – Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp6,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8). Awalnya ia sempat ragu menyebut nilai anggaran, namun setelah konfirmasi staf, dipastikan alokasi IKN dalam RAPBN 2026 senilai Rp6,26 triliun.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, rincian anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meliputi Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.
Jumlah tersebut lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 senilai Rp4,7 triliun, namun jauh lebih rendah dari total alokasi tiga tahun sebelumnya yang mencapai Rp75,8 triliun (2022–2024). Realisasi anggaran IKN pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 Rp27 triliun, dan sementara 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan tidak menyinggung alokasi pembangunan IKN. Fokus Presiden lebih diarahkan pada delapan program prioritas nasional, di antaranya ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun), pendidikan (Rp757,8 triliun), kesehatan (Rp244 triliun), pembangunan desa, koperasi, dan UMKM (Rp181,8 triliun), pertahanan rakyat semesta (Rp185 triliun), serta percepatan investasi (Rp530 triliun).
Leave a Reply