Bekasi, RISE News — Ketua Umum Pemuda Demokrasi Kebangsaan (PDK), Banter Adis, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Negeri Bekasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi. Namun, ia mengingatkan agar proses hukum berjalan objektif tanpa adanya muatan politis yang bisa merusak integritas penegakan hukum.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum. Tapi penting untuk menjaga objektivitas dan kondusifitas. Jangan sampai proses ini ditunggangi untuk menyerang atau membunuh karakter pihak-pihak yang belum tentu bersalah,” ujar Banter dalam pernyataan resminya.
Ia menyoroti pentingnya menjauhkan proses hukum dari politisasi, terutama dengan menyebut-nyebut nama Wali Kota Bekasi yang hingga kini belum terbukti memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Menurutnya, pemimpin daerah harus diberi ruang untuk tetap menjalankan tugas pemerintahan tanpa tekanan dan prasangka yang tidak berdasar.
“Wali Kota tidak boleh dihakimi hanya karena asumsi. Jika tidak ada indikasi hukum, maka kita wajib menghormati posisi beliau dan mendukung kinerja pemerintah kota,” tegas Banter.
Lebih lanjut, PDK mengajak masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk menjadi mitra kritis pemerintah namun tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Banter menekankan pentingnya peran publik dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pemerintahan yang bersih melalui jalur-jalur konstitusional.
“Kami ingin Bekasi jadi kota yang maju, damai, dan bersih dari korupsi. Tapi itu semua hanya bisa dicapai jika kita juga dewasa dalam berdemokrasi,” tutupnya.
Langkah tegas PDK ini diharapkan menjadi penyeimbang dalam dinamika sosial-politik di Bekasi, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Leave a Reply