Jakarta, RISE News — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi angkat bicara terkait polemik pernyataan politisi Fadli Zon yang menyebut tidak adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Hasan meminta publik untuk tidak mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa.
“Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia,” ujar Hasan kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (16/6).
Ia menekankan bahwa tim yang tengah menggarap penulisan ulang sejarah nasional terdiri dari sejarawan yang memiliki kredibilitas tinggi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat memberi ruang dan waktu kepada para sejarawan menyelesaikan tugasnya secara ilmiah dan bertanggung jawab.
“Kalau dia mengerti sejarah, silakan dialog dengan para ahli sejarah. Kalau bukan ahli sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja, bacaan di media sosial ya,” tambah Hasan.
Pernyataan Fadli Zon sebelumnya disampaikan dalam wawancara bertajuk “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah” yang ditayangkan di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025. Dalam wawancara tersebut, Fadli menyebut tragedi pemerkosaan massal selama kerusuhan rasial Mei 1998 “tidak terbukti”.
Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menyebut pernyataan Fadli sebagai bentuk penyangkalan ganda untuk menghindari tanggung jawab moral dan historis.
“Jelas keliru ucapan yang bilang pemerkosaan massal saat kerusuhan rasial 13–15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya,” kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia, Jumat (13/6).
Tak hanya Amnesty, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 organisasi dan individu juga menyampaikan sikap tegas. Mereka menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran tragedi kemanusiaan tersebut.
“Kami menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998,” tulis pernyataan resmi koalisi yang dimuat di laman KontraS, Minggu (15/6).
Perdebatan seputar tragedi Mei 1998 kembali mencuat seiring proyek penulisan ulang sejarah nasional yang tengah berjalan. Polemik ini dinilai menjadi pengingat pentingnya memastikan proses sejarah ditulis berdasarkan bukti, suara para penyintas, dan prinsip keadilan.
Leave a Reply