JAKARTA, RISE News — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk menghentikan seluruh hak keuangan dan fasilitas terhadap lima anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
Kelima anggota DPR RI tersebut adalah Adies Kadir (Fraksi Partai Golkar), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Fraksi Partai NasDem), serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN. Mereka dinonaktifkan menyusul meningkatnya tuntutan dan protes publik, yang mencuat sejak pekan lalu.
“Kita bicara gaji, kita hentikan. Kita sudah minta kepada Sekjen DPR RI untuk segera menghentikan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/9).
Proses Masuk ke MKD
Nazaruddin menjelaskan bahwa status penonaktifan kelima anggota dewan tersebut telah disampaikan secara resmi ke MKD oleh pimpinan DPR RI. Oleh karena itu, MKD memiliki dasar untuk memproses penghentian hak keuangan dan melakukan pendalaman lebih lanjut atas kasus-kasus yang menimpa para legislator tersebut.
“Yang lima itu sudah resmi dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Bisa saja nanti bertambah, kita akan lihat dinamika selanjutnya,” ujarnya.
Penonaktifan tersebut menyusul gelombang kritik masyarakat terhadap sejumlah anggota legislatif yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan politik saat ini. Akibatnya, sejumlah partai politik mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang duduk di DPR.
Beberapa dari mereka bahkan menduduki posisi penting, seperti Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta pimpinan dan anggota komisi dari partai lain.
Rumah Legislator Dijarah
Situasi yang memanas di tengah masyarakat juga berdampak langsung terhadap para anggota DPR. Kediaman pribadi beberapa legislator yang dinonaktifkan, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, dilaporkan dirusak dan dijarah oleh kelompok massa.
Tak hanya rumah anggota DPR, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi sasaran amuk warga dalam kerusuhan yang meluas ke berbagai daerah sejak akhir Agustus lalu.
Langkah Tegas
MKD menegaskan bahwa langkah penghentian gaji dan fasilitas ini adalah bagian dari komitmen untuk menjaga integritas lembaga legislatif, serta merespons secara serius sentimen publik yang menuntut akuntabilitas wakil rakyat.
Nazaruddin menyatakan bahwa MKD tidak akan segan mengambil tindakan lanjutan jika ditemukan pelanggaran etika atau perilaku menyimpang lainnya dari anggota DPR, termasuk mereka yang saat ini telah dinonaktifkan.
Leave a Reply