Jakarta, RISE News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dan anggota DPRD untuk menunda seluruh rencana perjalanan ke luar negeri dan fokus menangani situasi di wilayahnya masing-masing.
“Saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD ke luar negeri,” ujar Tito usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9).
Tito menjelaskan bahwa setiap perjalanan luar negeri oleh kepala daerah dan anggota DPRD memerlukan izin resmi dari Kemendagri. Namun, untuk sementara waktu, izin tersebut tidak akan diberikan.
“Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD. Semua saya tunda,” tegasnya.
Instruksi Tegas untuk Wilayah Rawan
Dalam pernyataannya, Tito juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing, terutama bagi daerah yang masih masuk kategori rawan secara sosial dan keamanan.
“Semua kepala daerah, (yang daerahnya) dalam kondisi yang kita anggap penilaian nasional atau penilaian daerah masing-masing dianggap masih rawan, kepala daerahnya harus ada di tempat, mengendalikan situasi bersama dengan Forkopimda,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Tito, penting untuk memastikan respon cepat dan koordinasi efektif antara kepala daerah dengan aparat TNI, Polri, dan unsur pemerintahan lainnya.
Larangan Kegiatan Seremonial yang Terkesan Pemborosan
Selain penundaan perjalanan dinas luar negeri, Tito juga menginstruksikan agar para kepala daerah menunda semua kegiatan seremonial dinas yang tidak esensial dan terkesan hanya menghabiskan anggaran.
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik—maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” katanya.
Tito meminta seluruh pejabat daerah peka terhadap kondisi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik, terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggencarkan efisiensi dan penghematan anggaran di berbagai bidang.
Fokus Pemimpin Daerah di Tengah Krisis
Imbauan ini datang di tengah berbagai tantangan nasional, mulai dari inflasi, stabilitas sosial, hingga pengendalian dampak dari demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah pusat menilai kehadiran dan fokus kepala daerah di wilayahnya masing-masing merupakan hal yang krusial untuk menjaga stabilitas dan pelayanan publik.
Leave a Reply