JAKARTA, RISE News — Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak semata-mata dipicu oleh isu politik dan kebijakan, melainkan juga oleh kesenjangan ekonomi yang semakin terasa nyata di tengah masyarakat.
Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, terutama saat dibandingkan dengan fasilitas dan tunjangan bagi abdi negara, menjadi salah satu sumber kekecewaan publik yang memuncak dalam bentuk protes di jalanan.
Gini Ratio Naik, Ketimpangan Menguat
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa gini ratio, sebagai indikator ketimpangan pendapatan nasional, mengalami peningkatan dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia semakin tidak merata.
“Di balik ini semua, rasanya kenapa masyarakat kita sangat impulsif terhadap apa yang sudah terjadi kan karena soal kesenjangan ekonomi,” ujar ekonom senior, Tauhid Ahmad, kepada media, dikutip Jumat (5/9/2025).
Tabungan Orang Kaya Tumbuh, Rakyat Kecil Menurun
Kesenjangan ini juga tergambar dalam data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai pertumbuhan tabungan masyarakat. Menurut catatan LPS, pertumbuhan tabungan individu dengan saldo kurang dari Rp100 juta mengalami perlambatan, sementara pertumbuhan simpanan di atas Rp5 miliar justru semakin meningkat.
- Simpanan < Rp100 juta:
- Juli 2016 – Juli 2019: tumbuh 26,3%
- Juli 2021 – Juli 2024: hanya tumbuh 11,9%
- Simpanan Rp100 juta – Rp200 juta:
- 2016–2019: tumbuh 29,4%
- 2021–2024: tumbuh 13,3%
- Simpanan > Rp5 miliar:
- 2016–2019: tumbuh 29,7%
- 2021–2024: tumbuh 33,9%
“Simpanan kecil makin lambat, sementara simpanan jumbo justru tumbuh signifikan. Ini menunjukkan ketimpangan struktural yang makin dalam,” kata Tauhid.
Kelas Menengah Terjepit dan Menyusut
Tak hanya si miskin yang makin terpinggirkan, kelas menengah di Indonesia pun ikut terpukul. World Bank mencatat, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mengalami penurunan drastis dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024.
Tauhid menyebut bahwa tidak ada kebijakan fiskal dan perlindungan ekonomi yang memadai untuk mempertahankan daya beli kelompok ini.
“Daya beli mereka tergerus. Pajak UMKM 0,5%, PPN barang pokok, royalti musik, semua itu menekan pengeluaran rumah tangga. Kita butuh reformasi pajak dan subsidi yang lebih adil,” tegasnya.
Dinamika Ketimpangan dan Aksi Publik
Dalam konteks ketimpangan ini, publik semakin mudah tersulut ketika mendapati informasi mengenai tingginya tunjangan dan fasilitas pejabat publik, termasuk anggota DPR dan pejabat struktural negara lainnya.
“Ketika masyarakat tahu betapa besar uang negara yang mengalir ke elit, sementara rakyat di bawah harus berhemat untuk beli beras atau bayar listrik, tentu ini memunculkan emosi kolektif,” ujar analis sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Laila Masrur.
Tuntutan Rakyat: Distribusi Kekayaan Lebih Adil
Demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya beberapa waktu lalu membawa narasi ekonomi yang kuat. Selain menuntut reformasi politik, massa aksi juga mendesak agar negara:
- Memperbaiki sistem pajak yang lebih progresif.
- Memberikan insentif dan proteksi nyata untuk UMKM.
- Mengurangi ketimpangan belanja negara antara pejabat dan rakyat.
- Meningkatkan upah minimum dan perlindungan pekerja informal.
Harapan pada Kebijakan Baru
Seiring dengan pembentukan kabinet baru dan masa pemerintahan Presiden Prabowo yang segera berjalan penuh, para ekonom dan masyarakat sipil berharap ada kebijakan redistribusi kekayaan yang lebih adil, bukan sekadar janji politik.
“Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret. Kalau tidak, jurang antara elite dan rakyat akan makin dalam, dan potensi gejolak sosial akan terus membayangi,” tutup Tauhid Ahmad.
Leave a Reply