JAKARTA, RISE News — Suasana Rapat Koordinasi KPK dan Pemerintah Daerah yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025), mendadak hening ketika Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak melontarkan peringatan keras kepada tujuh gubernur yang hadir dalam forum tersebut.
Ketujuh gubernur yang mengikuti acara itu di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Dalam pidatonya, Johanis tak segan menyentil pejabat daerah yang kerap terlibat praktik korupsi. Ia menyebut banyak kasus yang ditangani KPK melibatkan anggota DPRD maupun pejabat pemda.
“Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?” tanyanya lantang. Ketika beberapa pejabat menjawab, “Tidak cukup,” Johanis langsung menanggapi dengan nada tinggi, “Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai!”
Johanis juga mengingatkan para pejabat agar tidak mengeluhkan gaji, mengingat berbagai fasilitas sudah disediakan negara. Ia menekankan bahwa tugas pejabat daerah adalah membangun, bukan memperkaya diri sendiri.
“Bapak sudah diberikan mobil, rumah, anggaran. Jangan cuma lihat ke atas, lihat juga ke bawah! Masih banyak rakyat kita yang jelata,” ucapnya tajam.
Lebih lanjut, Johanis menyinggung praktik “serangan fajar” yang digunakan untuk merebut jabatan di pemda. Ia menyindir pejabat yang rela mengeluarkan uang demi posisi, namun kini justru mengeluhkan rendahnya penghasilan.
“Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman dan integritas,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Johanis juga mengingatkan para pejabat agar menjaga etika dalam penggunaan teknologi komunikasi. Ia mengungkap bahwa dalam proses penyadapan, KPK sering menemukan pesan singkat bernada pornografi yang dikirim pejabat kepada pihak lain.
“Bapak-bapak jangan coba-coba kirim WA yang porno-porno. Begitu kita sadap, terangkut semua. Itu ketahuan oleh teknologi IT kita,” katanya.
Meski demikian, Johanis menegaskan penyadapan hanya dilakukan terhadap pejabat yang diduga terlibat korupsi. “Kalau HP digunakan untuk yang benar, KPK tidak akan melakukan tindakan apa pun,” pungkasnya.
Pidato Johanis tersebut sontak menjadi sorotan para peserta dan dinilai sebagai peringatan tegas terhadap pejabat publik untuk tetap menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Leave a Reply