HUT ke-80, Momentum Refleksi Politik Luar Negeri Indonesia

Jakarta, RISE News – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi pesta rakyat, melainkan juga ajang refleksi sejauh mana bangsa ini telah melaju di tengah dinamika dunia yang penuh ketegangan geopolitik.

Sejak awal, konstitusi Indonesia menegaskan amanat agar bangsa ini ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Semangat itu sejalan dengan gagasan dua proklamator. Presiden pertama RI, Soekarno, dengan lantang mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme sekaligus menjadi penggagas Gerakan Non-Blok (GNB). Sementara Wakil Presiden pertama, Mohammad Hatta, menegaskan prinsip bebas aktif melalui filosofi “Mendayung di antara Dua Karang”.

Kini, prinsip tersebut menjadi pegangan Presiden ke-8, Prabowo Subianto, dalam menjalankan politik luar negeri. Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo langsung melakukan safari diplomasi ke berbagai negara, termasuk China, Amerika Serikat, hingga forum global seperti APEC, G20, dan BRICS.

Prabowo menegaskan komitmen Indonesia menjaga kedaulatan tanpa berpihak pada blok tertentu. “Kami tetap dalam garis non-blok. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang,” ucapnya dalam Pidato Kenegaraan.

Kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, perundingan dagang dengan Uni Eropa (IEU-CEPA), hingga pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza menjadi bukti kiprah diplomasi yang dijalankan.

Akademisi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai konsistensi Prabowo mencerminkan amanat konstitusi. “Pernyataan ‘menegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia’ adalah wujud kesetiaan terhadap nilai luhur konstitusi,” ujarnya.

Meski begitu, sejumlah kalangan menilai langkah diplomasi Prabowo perlu lebih menyentuh isu kawasan seperti ASEAN dan Indo-Pasifik agar sejalan dengan prinsip bebas aktif yang diusung para pendiri bangsa.

Momentum HUT ke-80 Kemerdekaan, dengan tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, sekaligus menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (qualified middle power) yang dituntut mampu membangun negeri sendiri, sembari terus berperan aktif menjaga perdamaian dunia.