Jakarta, RISE News — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan keras terhadap kritik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Dedi menilai KPAI terlalu fokus pada isu teknis seperti tempat tidur, alih-alih turun langsung menyelesaikan akar masalah kenakalan remaja.
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem anak-anak yang bermasalah,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (19/5).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sorotan KPAI yang menyebut adanya potensi pelanggaran hak anak dalam program pembinaan di barak militer, terutama karena tidak dilakukannya asesmen psikologis profesional terhadap para peserta.
Menurut Dedi, seharusnya KPAI lebih aktif dalam terlibat mencari solusi atas persoalan kenakalan remaja, terutama di wilayah Jawa Barat.
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah menyelesaikan berbagai problem anak-anak remaja, apakah karena masalah di rumah atau di sekolah yang mengarah pada tindakan kriminal,” tegasnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa program pembinaan ini tetap akan dilanjutkan. Sebanyak 273 siswa dijadwalkan menyelesaikan program di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (20/5). Ia menargetkan lebih banyak peserta ke depannya.
“Kalau terkoneksi dengan kabupaten/kota, nanti bisa sampai 15 ribu sampai 20 ribu anak yang dikelola. KPAI mau ambil berapa?” sindir Dedi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengungkapkan bahwa pemilihan peserta program pembinaan dilakukan tanpa asesmen dari psikolog, melainkan hanya berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling (BK). Bahkan, tiga SMP di Purwakarta yang terlibat tidak memiliki guru BK sama sekali.
“Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas. Ini hasil wawancara kita dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang,” kata Jasra, Jumat (16/5).
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menambahkan bahwa program ini memiliki potensi melanggar hak anak, terutama karena minimnya transparansi alasan anak-anak dikirim ke barak militer.
“Sekitar 6,7 persen anak yang kami temui bahkan tidak tahu alasan mereka ada di sana,” ungkap Ai. “Tanpa asesmen yang jelas, ini berisiko dan bisa jadi pelanggaran hak anak.”
Program pembinaan anak bermasalah di barak militer menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah daerah menilai pendekatan semi-militer ini efektif membentuk kedisiplinan dan karakter anak-anak yang terlibat pelanggaran atau kenakalan remaja. Namun di sisi lain, kalangan pegiat hak anak menilai pendekatan ini berisiko represif, apalagi jika dilakukan tanpa kajian psikologis yang tepat.
Ketegangan antara kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan KPAI menjadi refleksi penting atas persoalan pembinaan anak bermasalah di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, terukur, dan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak anak, terutama dalam hal edukasi, keadilan, dan rehabilitasi sosial.
Leave a Reply