Jakarta, RISE News – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai kecaman setelah pernyataannya yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Sejumlah aktivis, sejarawan, hingga lembaga HAM mendesak Fadli untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para korban.
Sejarawan sekaligus aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, menyebut pernyataan Fadli Zon sangat menyakitkan bagi para korban yang hingga kini masih mengalami tekanan psikologis.
“Ini saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban karena korban merasa tertekan. Saya masih berhubungan baik dengan korban,” ujar Ita dalam konferensi pers pada Jumat (13/6/2025).
Ita, yang pernah menjadi bagian dari Tim Relawan Kemanusiaan bentukan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyebut bahwa timnya saat itu kewalahan menangani kasus pemerkosaan yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998. Ia menegaskan bahwa Fadli Zon telah menyampaikan kebohongan kepada publik.
“Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah berbohong, berdusta kepada publik Indonesia, dan saya tetap berkata bahwa ini dusta,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga angkat bicara. Ia menyatakan bahwa pernyataan Fadli merupakan kekeliruan fatal yang melecehkan kebenaran sejarah.
“Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor. Pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal,” kata Usman.
Menurut Usman, kasus pemerkosaan tersebut sudah diakui oleh otoritas negara pada masanya, termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Karena itu, klaim Fadli bahwa tidak ada bukti dianggap kehilangan kredibilitas.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan program Real Talk with Uni Lubis pada Senin (8/6/2025), Fadli Zon menyebut bahwa tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Menurutnya, narasi itu hanya sebatas cerita tanpa dasar hukum.
“Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ujar Fadli.
Pernyataan tersebut memicu kontroversi karena saat ini Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Fadli Zon sedang menyusun penulisan ulang sejarah nasional. Fadli mengatakan bahwa pendekatan sejarah yang dikedepankan adalah “tone positif”, bukan mencari-cari kesalahan di masa lalu.
Namun, banyak pihak menilai pendekatan semacam itu justru berpotensi menghapus trauma dan penderitaan korban pelanggaran HAM masa lalu, termasuk korban pemerkosaan Mei 1998 yang sebagian besar berasal dari etnis Tionghoa.
Leave a Reply