Jakarta, RISE News — Gelombang unjuk rasa menolak pemberian tunjangan fantastis kepada anggota DPR RI selama sepekan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan menghentikan sementara, hingga siap mengevaluasi berbagai fasilitas dan tunjangan yang dinilai publik kelewat batas.
Langkah ini diambil menyusul demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025, dan memuncak setelah insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) pada 28 Agustus. Unjuk rasa yang dimotori oleh berbagai elemen masyarakat dan kelompok ojek online (ojol) tersebut meluas ke berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan kota-kota lainnya.
Beberapa fasilitas umum hingga kantor pemerintah dibakar, termasuk Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada Sabtu malam (30/8/2025).
Fraksi Gerindra: Siap Setop Tunjangan, Larang ke Luar Negeri
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan pihaknya telah menyerap aspirasi publik. Ia mengatakan Fraksi Gerindra siap meninjau ulang dan bahkan menghentikan tunjangan-tunjangan yang dinilai publik tidak patut.
“Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujar Budi, Sabtu (30/8/2025).
Sebagai bentuk ketegasan, ia juga mengeluarkan larangan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya, mengutip instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Fraksi PDI-P: Tunjangan yang Tak Wajar Harus Disetop
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, juga menyatakan sikap tegas. Ia menilai pemberian tunjangan besar di tengah kesulitan masyarakat saat ini tidak patut secara moral.
“Kami meminta dihentikan tunjangan perumahan serta fasilitas lain yang melebihi batas kepatutan,” ujar Said.
Ia mengingatkan bahwa semua fraksi di DPR RI perlu mengukur diri dan menunjukkan empati, karena keputusan penghentian tunjangan tidak bisa diambil sepihak oleh satu fraksi saja.
PKB dan PAN Siap Evaluasi
Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan pihaknya telah sepakat untuk mengevaluasi tunjangan, sembari tetap mendorong peningkatan kinerja anggotanya.
“Kami akan evaluasi, dan juga menilai kembali anggota yang belum maksimal kinerjanya,” katanya.
Senada, Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan keterbukaan untuk mengevaluasi tunjangan dewan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
“Kami siap mengikuti setiap proses evaluasi, selama dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan,” ujarnya.
Putri juga menyerukan agar anggota DPR dari PAN menjalani hidup sederhana dan fokus pada pelayanan masyarakat, mengingat mandat yang diperoleh berasal dari suara rakyat.
Gelombang Unjuk Rasa Meluas
Gelombang unjuk rasa pertama kali pecah pada 25 Agustus 2025. Ketegangan meningkat tajam pada 28 Agustus, setelah pengemudi ojol Affan Kurniawan meninggal dunia dalam bentrokan dengan aparat di kawasan Senayan, Jakarta.
Peristiwa ini memicu kemarahan nasional, dan aksi protes berkembang menjadi kerusuhan di berbagai daerah. Sejumlah halte bus dibakar, kantor kepolisian dirusak, dan Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar oleh massa pada 30 Agustus malam.
Leave a Reply