Jakarta, RISE News — Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2025 sebesar Rp 21 triliun, atau setara dengan 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 21,8 triliun (0,10 persen dari PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa defisit tersebut masih sangat terkendali dan jauh di bawah pagu defisit tahunan.
“APBN tahun ini menetapkan defisit total Rp 612 triliun. Jadi Rp 21 triliun masih sangat kecil,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers rutin APBN KiTa edisi Juni 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit APBN tahun ini dirancang sebagai instrumen counter cyclical guna menstabilkan kondisi ekonomi di tengah tekanan global maupun domestik. Hal ini, menurutnya, bertujuan agar pelemahan ekonomi tidak berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical, sehingga tekanan ekonomi yang terjadi bisa diimbangi oleh peran APBN,” jelas Sri Mulyani.
Dengan demikian, meskipun defisit tercatat pada awal tahun anggaran, kebijakan fiskal tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan proyeksi pemerintah yaitu Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Defisit APBN hingga Mei 2025 ini terjadi akibat selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara. Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa realisasi pendapatan negara justru tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun, atau 33,1 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,13 triliun. Sebagai perbandingan, pada Mei 2024 lalu, pendapatan negara baru mencapai Rp 810,5 triliun.
Sementara itu, belanja negara belum menunjukkan percepatan serupa sehingga turut menyumbang pada selisih anggaran.
Pemerintah optimistis bahwa keseimbangan primer dan struktur fiskal Indonesia akan tetap terkendali hingga akhir tahun. Peningkatan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menjadi salah satu indikator positif.
Meskipun terdapat defisit, Sri Mulyani menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi komitmen pemerintah, sambil terus mendorong efektivitas belanja untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
“Dengan APBN yang sehat, kita bisa terus mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Leave a Reply