Bekasi, RISE News– Praktik ketenagakerjaan yang tidak adil di kawasan industri Bekasi, Jawa Barat, masih menjadi keluhan utama bagi para buruh. Salah satu buruh yang mengungkapkan permasalahan ini adalah Zaenal (44), yang berbicara dalam aksi peringatan Hari Buruh 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Zaenal mengungkapkan bahwa masih terdapat praktik rekrutmen yang tidak transparan dan merugikan para buruh. Menurutnya, banyak lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) yang tidak diperbolehkan melamar pekerjaan menggunakan ijazah mereka. Sebaliknya, mereka justru diminta untuk menggunakan ijazah SMP agar perusahaan dapat memberikan gaji lebih rendah.
“Sekolah sampai STM, mereka tidak boleh melamar pekerjaan dengan ijazah STM atau SMA sederajat, harus pakai ijazah SMP supaya gajinya lebih rendah,” kata Zaenal, menyesalkan kondisi tersebut.
Zaenal menilai praktik tersebut sebagai pelecehan terhadap pendidikan dan masa depan para buruh muda. Dengan upah yang ditekan serendah mungkin, para pekerja menjadi korban dari sistem ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan. Menurut Zaenal, kondisi ini sudah seperti sistem “perbudakan” bagi para buruh, karena masa depan mereka menjadi tidak jelas. Mereka harus menerima gaji rendah, kondisi kesehatan yang tidak memadai, serta jam kerja yang melebihi delapan jam tanpa lembur.
“Praktik perbudakan di tiap-tiap perusahaan di daerah Bekasi itu sangat parah sekali,” tegas Zaenal, menambahkan bahwa masalah ini bukanlah kasus tunggal, melainkan sudah meluas di kawasan industri Bekasi.
Zaenal juga mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik-pabrik di Bekasi. Ia percaya bahwa sidak akan lebih berdampak dalam membuka mata pemerintah terhadap kondisi kerja buruh yang sesungguhnya.
“Saya setuju (dengan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional), tapi lebih setuju lagi kalau ada sidak ke tiap-tiap perusahaan. Itu lebih mengena lagi,” kata Zaenal.
Dalam peringatan Hari Buruh 2025 yang juga digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kondisi buruh di Indonesia. Prabowo menegaskan akan menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakpastian kerja bagi para buruh. Sebagai langkah awal, pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang berperan sebagai lembaga penasihat Presiden dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk menangani kasus pemecatan sepihak oleh perusahaan.
Aksi ini menandakan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia terus berlanjut, dengan harapan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja.
Sumber : kompas.com
Leave a Reply