Jakarta, RISE News – Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) mengkritik langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari pendidikan disiplin ala militer. Aliansi ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program tersebut dan menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah perilaku anak dengan pendekatan yang ramah anak.
Koalisi tersebut menyatakan bahwa mengirimkan siswa ke barak TNI untuk pendisiplinan melanggar hak-hak anak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Mereka mengungkapkan, pendidikan disiplin yang bersifat militeristik bukanlah cara yang tepat untuk menangani perilaku menyimpang anak, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, pendidikan, lingkungan, hingga teman sebaya.
“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” ujar Aliansi PKTA dalam keterangan resmi pada Ahad, 4 Mei 2025.
Koalisi ini menambahkan bahwa perbuatan menyimpang anak tidak bisa dipandang hanya sebagai keputusan anak itu sendiri, melainkan merupakan hasil dari faktor-faktor kompleks yang membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan berbasis pada pemahaman kondisi anak.
Aliansi PKTA juga menyoroti kekerasan yang sering terjadi dalam tindakan aparat, mengacu pada catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang mencatat 64 peristiwa kekerasan TNI terhadap warga sipil pada periode Oktober 2023 hingga September 2024. Beberapa korban kekerasan tersebut adalah anak-anak, salah satunya anak berinisial MHS yang tewas setelah dianiaya oleh anggota TNI.
Menurut aliansi, pengiriman anak ke barak militer berisiko memperburuk stigma terhadap anak yang dianggap bermasalah. Mereka juga menegaskan bahwa pendekatan seperti ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan, melainkan justru mengancam kebebasan anak dan menumbuhkan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan mereka.
Sebagai solusi, Aliansi PKTA mengusulkan untuk kembali memfokuskan perhatian pada keluarga, lingkungan, dan sistem pendidikan yang lebih suportif dan ramah anak. Mereka juga menyarankan penguatan program seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai mekanisme yang lebih tepat dalam memberikan pendampingan kepada orang tua dan anak.
Dedi Mulyadi, yang memulai implementasi pendidikan karakter ala militer pada 1 Mei 2025, menyebutkan bahwa sedikitnya 69 pelajar dari Purwakarta dan Bandung telah dikirim ke barak militer. Program ini menyasar anak-anak dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dianggap bermasalah dalam hal disiplin.
Namun, dengan adanya desakan dari Aliansi PKTA, pemerintah diminta untuk mengevaluasi kembali efektivitas dan dampak dari pendekatan tersebut terhadap anak-anak yang terlibat.
Leave a Reply