Semarang, RISE News – Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp12,396 triliun kepada 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam pertemuan dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/5/2025).
“Harapannya seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dan tahun 2029 kemiskinan di bawah 5 persen,” ujar Syaifullah dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan sosial di daerah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan target pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, telah menginstruksikan agar program-program pusat dan daerah dipadukan secara efektif di lapangan.
“Harus dimulai dari awal, bahwa datanya harus sama lebih dulu. Setelah data beres, baru perencanaan, lalu implementasi, dan terakhir monitoring serta evaluasi,” jelasnya.
Dalam upaya verifikasi dan validasi data bansos, Kemensos melibatkan ribuan tenaga sosial di Jateng, termasuk:
- 4.986 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- 543 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- 5.333 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- 1.064 anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- 28 Pelopor Perdamaian
- 111 pendamping rehabilitasi sosial
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menegaskan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bansos secara tepat sasaran.
“Kolaborasi data sangat penting, agar intervensi pembangunan dan pengentasan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat 9,58 persen, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 0,89 persen.
Untuk mengatasi kemiskinan, Pemprov Jateng menerapkan tiga strategi utama:
- Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin
- Peningkatan pendapatan keluarga miskin
- Pengurangan wilayah kantong kemiskinan
Salah satu program unggulannya adalah “Satu OPD Satu Desa Dampingan” yang difokuskan pada 1.287 desa prioritas. Intervensi dilakukan langsung oleh dinas provinsi, khususnya di desa dengan persentase penerima bansos lebih dari 60 persen.
“Kalau desa miskin, pasti akan kita intervensi lewat dinas. Ini untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” tegas Luthfi.
Pemprov juga menggulirkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17.000 unit pada tahun 2025. Di sektor pendidikan, kerja sama dengan SMA dan SMK swasta dilakukan agar sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin bisa mengakses pendidikan secara gratis.
“Data sudah kita integrasikan dengan Kemensos. Termasuk penyiapan sarana sekolah rakyat sesuai program pusat,” tandas Luthfi.
Program-program terpadu ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sekaligus menjadi model kolaboratif antara pusat dan daerah dalam pembangunan sosial.
Leave a Reply