Jakarta, RISE News — Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomasi darurat menyusul laporan intersepsi terhadap kapal-kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla oleh angkatan laut Israel di perairan internasional.
Dalam pernyataan sikapnya pada Senin (18/5/2026), UBN meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bergerak cepat untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza tersebut.
“Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, agar segera mengambil langkah diplomatik darurat untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0,” ujar UBN.
UBN menegaskan bahwa armada Global Sumud Flotilla merupakan misi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan dan solidaritas internasional bagi rakyat Gaza, bukan bagian dari operasi militer. Oleh karena itu, ia menilai tindakan pengepungan dan intersepsi terhadap kapal tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Ini adalah misi kemanusiaan, bukan militer. Intersepsi terhadap kapal sipil di perairan internasional patut diduga melanggar hukum internasional serta mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal,” katanya.
Menurut UBN, para delegasi dari Indonesia yang turut serta dalam flotilla tersebut membawa amanah kemanusiaan untuk membela rakyat Palestina yang hingga kini masih menghadapi blokade dan krisis berkepanjangan di Gaza.
Selain mendesak pemerintah Indonesia, UBN juga menyerukan keterlibatan aktif komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga hak asasi manusia global, untuk memberikan tekanan kepada Israel. Ia meminta agar intersepsi terhadap kapal sipil dihentikan dan seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan segera dibebaskan.
“Kami mendesak PBB dan lembaga HAM internasional bertindak tegas untuk menghentikan intersepsi terhadap kapal kemanusiaan serta memastikan para relawan dibebaskan tanpa syarat,” ujarnya.
Lebih lanjut, UBN mengajak masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas dan memberikan dukungan moral kepada para relawan yang berada di atas kapal. Ia menilai dukungan publik sangat penting sebagai bentuk perlindungan moral terhadap mereka yang menjalankan misi kemanusiaan di tengah situasi yang berisiko.
“Jangan biarkan para relawan kemanusiaan menghadapi kekuatan militer tanpa suara pembelaan dari dunia,” kata UBN.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dalam menyebarkan informasi terkait insiden tersebut. UBN menekankan pentingnya menggunakan sumber informasi yang valid dan terverifikasi guna menghindari disinformasi yang berpotensi membahayakan keselamatan para delegasi di lapangan.
“Gunakan sumber terpercaya dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ini penting demi keamanan para relawan,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait langkah diplomasi yang akan ditempuh menyusul insiden tersebut. Sementara itu, keluarga dan jaringan relawan di dalam negeri terus memantau perkembangan situasi dan berharap adanya perlindungan maksimal bagi WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut.
Global Sumud Flotilla 2.0 diketahui merupakan bagian dari gerakan internasional yang bertujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sekaligus menggalang perhatian dunia terhadap kondisi warga sipil di wilayah tersebut.
Perkembangan situasi di lapangan masih terus berlangsung, dan berbagai pihak kini menantikan respons konkret dari pemerintah Indonesia serta komunitas internasional dalam menyikapi insiden ini.
Leave a Reply