Jakarta, RISE News — Aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai daerah sejak akhir Agustus 2025 berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan kerusakan masif terhadap fasilitas publik dan gedung pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri mencatat, dari 107 titik demonstrasi yang tersebar di 32 provinsi, sebagian berakhir dengan tindakan anarkis, menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menegaskan bahwa dampak paling besar dari kerusuhan tersebut justru akan kembali dirasakan oleh masyarakat. Fasilitas publik yang rusak, seperti gedung pemerintahan dan infrastruktur umum, sejatinya dibangun dengan dana negara, yang mayoritas bersumber dari pajak rakyat.
“Harus ada perbaikan yang dananya ditanggung lagi oleh pemerintah, dan itu dari pajak rakyat juga. Barang-barang itu punya pemerintah dan berasal dari pajak, jadi masyarakat juga yang nanggung,” ujar Tauhid, Selasa (2/9/2025).
Tak hanya kerugian fisik, Tauhid juga mengingatkan bahwa pelayanan publik turut terganggu akibat kerusuhan ini. Proses pengurusan dokumen penting, seperti surat kelakuan baik atau administrasi kependudukan, dapat terhambat jika kantor pemerintahan rusak atau terbakar.
“Kalau kantor terbakar dan arsip rusak, gimana bisa dilayani dengan baik? Masyarakat juga yang kena dampaknya,” lanjutnya.
Tauhid juga menyoroti dampak tak ternilai jika yang rusak adalah benda bersejarah, seperti yang terjadi di Kediri. Benda-benda peninggalan sejarah memiliki nilai budaya yang tidak bisa digantikan.
“Yang berat adalah kalau yang rusak itu adalah barang-barang sejarah, yang dijarah oleh kriminal. Kerugiannya sangat besar dan sulit dipulihkan,” tegasnya.
Kerugian Mencapai Ratusan Miliar Rupiah
Kerusuhan di berbagai daerah menyebabkan kerugian finansial dalam skala besar. Di Jakarta, kerusakan akibat demonstrasi besar-besaran pekan lalu telah merugikan pemerintah daerah hingga Rp 80 miliar, naik dari estimasi awal Rp 55 miliar.
“Biaya total kerugian sekarang menjadi Rp 80 miliar,” ujar Pramono, pejabat Pemprov DKI Jakarta, usai bertemu dengan Menteri PU Dody Hanggodo di Balai Kota Jakarta.
Di Solo, Wali Kota Respati Ardi menyebut estimasi awal kerugian mencapai Rp 13,8 miliar, mencakup fasilitas umum, sosial, hingga sistem CCTV yang rusak akibat kerusuhan.
Sementara itu, di Pekalongan, kerusakan besar terjadi di kompleks kantor Sekretariat Daerah (Setda) pada Sabtu (30/8). Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, mengungkapkan bahwa nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp 100 miliar, dengan potensi terus bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung.
“Laporan dari masing-masing dinas sudah masuk, estimasinya sekitar Rp 100 miliar. Bisa kurang, bisa lebih, bahkan ada potensi bertambah,” jelas Afzan.
Seruan untuk Aksi Damai
Pemerintah daerah dan sejumlah tokoh masyarakat mengimbau agar demonstrasi disalurkan secara damai dan tertib. Tindakan anarkis hanya memperburuk keadaan dan membebani rakyat dengan biaya pemulihan yang tinggi.
“Unjuk rasa adalah hak, tapi merusak fasilitas negara bukan solusi. Masyarakat yang rugi dua kali fasilitas rusak, layanan terganggu, dan pajak harus kembali dikerahkan,” tutup Tauhid.
Leave a Reply