Tangerang Selatan, RISE News — Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Pondok Aren menggelar aksi protes terhadap rencana pembangunan fly over oleh pengembang PT Jaya Real Property (JRP) di kawasan Bintaro. Fly over tersebut direncanakan akan melintasi Jalan H. Sarmah, menghubungkan dua proyek perumahan di wilayah Pondok Kacang Timur dan Parigi, Kecamatan Pondok Aren.
Perwakilan warga, Sahrudin, menyatakan bahwa pembangunan fly over tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan sejumlah dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan tekanan ekonomi bagi warga sekitar.
“Fly over ini akan melintasi jalan lingkungan kami, dan kami menolaknya karena akan menimbulkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kami sudah menyampaikan penolakan ini secara resmi lewat proposal ke pihak JRP, dan kami menuntut solusi bersama, salah satunya adalah membangun perempatan, bukan fly over,” ujar Sahrudin, Minggu (18/5).
Aksi protes warga ini juga mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan, Aguslan Busro, yang turut hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami akan berupaya menjembatani aspirasi warga agar bisa ditemukan solusi yang adil. Pembangunan tetap diperlukan, investasi juga penting, tapi jangan sampai merugikan masyarakat. Kalau ada prosedur yang dilanggar, maka perlu kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” ungkap Busro.
Lebih jauh, Busro menegaskan akan mengecek kelengkapan perizinan dan kesesuaian rencana pembangunan fly over dengan tata ruang kota. Menurutnya, hingga saat ini pihak DPRD belum menerima gambaran resmi mengenai desain dan tujuan pembangunan fly over tersebut.
“Saya belum bisa menyatakan setuju atau tidak setuju karena belum melihat tata ruang dan detail proyeknya. Jika pembangunan ini hanya menguntungkan kelompok tertentu dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat umum, maka kita harus bersikap tegas. Jangan sampai masyarakat dikorbankan demi kepentingan bisnis,” tegasnya.
Warga berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan serius dalam proses pengambilan keputusan. Mereka meminta adanya transparansi, pelibatan publik, dan solusi yang mengedepankan kepentingan bersama, bukan hanya pihak pengembang.
Leave a Reply